MEULABOH – Komite Pelaksana Pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan (KP3 ABAS) menggelar rapat konsolidasi akbar guna mematangkan rencana pemekaran Provinsi Baru Aceh Barat Selatan (ABAS).
Pertemuan yang mengusung tema “Satu Suara Satu Tujuan, Mewujudkan Daerah Otonomi Baru Provinsi Aceh Barat Selatan” ini dilangsungkan di Adam’s Coffee & Eatery, Desa Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Sabtu 24 Oktober 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 500 peserta yang terdiri atas pemuka masyarakat serta jajaran pengurus dari enam Kabupaten.
Enam daerah yang bersatu dalam usulan pemekaran ini meliputi Kabupaten Aceh Barat dengan ibu kota Meulaboh, Aceh Jaya dengan ibu kota Calang, Nagan Raya dengan ibu kota Suka Makmue, Aceh Barat Daya dengan ibu kota Blangpidie, Aceh Selatan dengan ibu kota Tapaktuan, dan Simeulue dengan ibu kota Sinabang.
Adapun tujuan dari pertemuan ini untuk mempererat jalur komunikasi, menyelaraskan persepsi, sekaligus meresmikan struktur kepengurusan KP3 ABAS di tingkat kabupaten demi memperjuangkan kembali pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS).
Ketua Umum KP3 ABAS, H. Kamaruddin alias Hakam, menjelaskan pergerakan ini memiliki sejarah panjang dan telah menjadi wadah aspirasi masyarakat selama lebih dari dua dekade.
“KP3 ABAS telah terbentuk sejak tahun 2003 dan kini telah berusia 23 tahun. Selama periode tersebut, KP3 ABAS menjadi wadah perjuangan masyarakat dalam mengupayakan terbentuknya Provinsi Aceh Barat Selatan. Perjuangan ini adalah perjuangan bersama yang diarahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Kamaruddin sebagaimana dikutip dari askara.co
Dalam rangkaian acara tersebut, Ketua Lobi Pusat KP3 ABAS, Ramli MS, membacakan deklarasi bersama sebagai bentuk komitmen untuk mengawal proses pemekaran ini ke tingkat pemerintah pusat dan DPR RI sesuai regulasi yang berlaku.
Ramli MS menegaskan desakan pemekaran ini murni bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta bukan merupakan gerakan untuk memisahkan diri dari Provinsi Aceh maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menurut Ramli, pembentukan Provinsi ABAS ditujukan untuk memicu pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, meningkatkan mutu pelayanan publik, mengoptimalkan kekayaan daerah, dan mendekatkan rentang kendali birokrasi pemerintahan.
“Pemekaran Provinsi ABAS bukanlah upaya memecah belah Aceh. Provinsi ABAS, Provinsi Aceh, dan Provinsi ALA tetap bernaung di bawah satu Wali Nanggroe dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,” ucap Ramli
Pernyataan serupa diutarakan Ketua KP3 ABAS Kabupaten Simeulue, Drs. Mohd Riswan R. Ia mengingatkan substansi dari pemekaran daerah harus berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar perubahan batas administrasi.
“Perjuangan KP3 ABAS bukan semata-mata untuk mewujudkan pemekaran wilayah, melainkan sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemerataan pembangunan dan penguatan kemandirian daerah,” ujar Mohd Riswan.
Ia menambahkan kawasan barat selatan Aceh memiliki potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang sangat besar. Namun, potensi ini memerlukan pemetaan berbasis data yang valid, koordinasi yang solid, serta kekompakan dari seluruh elemen terkait.
“Perbedaan pandangan dalam perjuangan pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan hendaknya dijadikan ruang musyawarah untuk mencari solusi dan menghasilkan keputusan terbaik demi kepentingan bersama,” lanjutnya.
Di sisi lain, Dewan Pakar KP3 ABAS, Dr. Khairuddin, S.Pd., M.Pd., memaparkan rencana kerja taktis organisasi ke depan meliputi penguatan internal pengurus di enam kabupaten, penyusunan ulang berkas usulan DOB, serta pelaksanaan audiensi resmi dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga jajaran kementerian di pusat.
KP3 ABAS menargetkan agar usulan ini masuk dalam agenda strategis nasional.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah KP3 ABAS, Teuku Sukandi, mennyebutkan isu ketimpangan pembangunan dan pentingnya efisiensi penyerapan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh sebagai alasan mendasar untuk mendekatkan pelayanan publik kepada warga.
“Pemekaran daerah merupakan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, pembentukan DOB Provinsi Aceh Barat Selatan harus ditempuh melalui prosedur, persyaratan, dan ketentuan hukum yang berlaku,” urai Teuku Sukandi.
Pada forum tersebut, Sukandi juga memaparkan penyesuaian terbaru mengenai batas peta wilayah perjuangan ABAS yang kini menyatukan enam kabupaten.
Sukandi menjelaskan Kabupaten Aceh Singkil yang sebelumnya termasuk dalam cakupan perjuangan awal KP3 ABAS kini direncanakan untuk bersinergi dengan KP3 Aceh Lauser Antara (ALA).
Langkah tersebut, menurut dia, merupakan bagian dari upaya membangun hubungan yang saling mendukung antara kedua wadah perjuangan pemekaran daerah tersebut.