BANDA ACEH – Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menunda sementara tahapan Konferensi Provinsi (Konferprov) XIII PWI Aceh Tahun 2006.
Penunnldan itu berkaitan dengan sejumlah persoalan yang tengah diklarifikasi. Guna mengusut hal tersebut,
PWI Pusat juga membentuk tim khusus untuk meninjau langsung dokumen serta meminta keterangan dari pihak-pihak terkait di Aceh.
Kebijakan ini tertuang dalam surat PWI Pusat Nomor 979/PWI-P/LXXX/X/2026 yang diterbitkan pada 19 Oktober 2026.
Surat mengenai Pemberitahuan Tindak Lanjut Hasil Rapat dan Penundaan Sementara Tahapan Terkait Konferprov XIII PWI Aceh tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum Akhmad Munir dan Sekretaris Jenderal Marthen Selamet Susanto, serta ditujukan kepada Ketua PWI Aceh, Nasir Nurdin, beserta jajaran panitia.
Langkah ini diambil berdasarkan hasil rapat internal PWI Pusat pada 19 Oktober 2026, yang menindaklanjuti beberapa surat sebelumnya.
Di antaranya adalah surat persetujuan Konferprov awal, permohonan penundaan dari daerah, serta disposisi Ketua Umum. Berikut enam poin dalam instruksi resmi PWI Pusat.
PWI Pusat memutuskan melakukan klarifikasi dan verifikasi atas persoalan administrasi keanggotaan, DPS/DPT, tahapan pencalonan, dan hal-hal lain yang dilaporkan terkait persiapan Konferprov XIII PWI Aceh.
Tahapan lanjutan yang berkaitan langsung dengan materi yang sedang diklarifikasi dan diverifikasi ditunda sementara sampai pemeriksaan dilakukan. Cakupan teknis tahapan yang terdampak akan ditegaskan kemudian oleh PWI Pusat setelah berkoordinasi dengan tim khusus dan panitia.
PWI Pusat membentuk tim khusus dari unsur Bidang Organisasi, Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum, serta Bidang Pembinaan Daerah untuk memeriksa dokumen dan melakukan klarifikasi langsung di Aceh.
Pengurus PWI Aceh dan panitia diminta menyiapkan dokumen keanggotaan, DPS/DPT beserta perubahan dan sanggahannya, data bakal calon dan dukungan, dokumen KTA, serta dokumen lain yang relevan, dan memberikan akses pemeriksaan sesuai ketentuan organisasi.
Seluruh pihak diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan keterangan dan bukti. Laporan dan dugaan yang masuk belum dipandang sebagai pelanggaran yang terbukti.
Persetujuan prinsip pelaksanaan Konferprov berdasarkan Surat Nomor 957/PWI-P/LXXX/X/2026 tidak dicabut. Kelanjutan jadwal dan langkah organisasi lainnya akan diputuskan setelah mempertimbangkan hasil pemeriksaan tim khusus.