SIMEULUE – Kapolres Simeulue AKBP Hendry Ferdinand Kennedy memanggil seluruh pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Simeulue pada Minggu, 8 November 2026.
Pertemuan ini bertujuan untuk membahas persoalan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang belakangan ini memicu keluhan masyarakat.
Oleh karena itu, Polres Simeulue dan pihak pengelola SPBU menyepakati sejumlah ketentuan baru. Langkah ini bertujuan agar penyaluran BBM subsidi bisa lebih tepat sasaran.
Salah satu poin kesepakatan tersebut mengatur jadwal penyaluran BBM di setiap SPBU berdasarkan skala prioritas. Akibatnya, langkah tersebut dapat mencegah potensi antrean panjang di lapangan.
Selanjutnya, aturan khusus juga berlaku bagi beberapa sektor. Untuk angkutan becak, pemilik wajib memperjelas peruntukan BBM subsidi dan memasang spanduk khusus pada kendaraan mereka.
Sementara itu, nelayan pemilik bagan harus melampirkan surat keterangan dari Dinas Perindakkop sebagai syarat utama. Selain itu, petani wajib membawa surat keterangan resmi dari pemerintah desa, sedangkan setiap pengelola SPBU wajib menyiapkan fasilitas K3.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolres menegaskan bahwa pemerintah mengalokasikan BBM subsidi khusus untuk nelayan, petani, dan warga yang benar-benar membutuhkan.
Oleh sebab itu, ia meminta seluruh pengelola SPBU memastikan distribusi di lapangan berjalan dengan jujur. Bahkan, ia mendesak pengelola SPBU untuk aktif mengawasi penyaluran sesuai aturan yang berlaku.
“Jangan sampai distribusi ini tidak tepat sasaran sehingga merugikan masyarakat yang berhak,” tegas Kapolres.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kasat Reskrim Iptu Agus Maulizar serta Kanit Tipidter bersama anggotanya Kemudian, dari pihak mitra, hadir pula para manajer dari SPBU PT Padantadaro, PT Ika Jaya, PT Mitra Galon Pertamina, dan PT Energi Mutu Pratama beserta seluruh jajaran mereka.