BANDA ACEH – Pemerintah Provinsi Aceh matangkan usulan perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), memimpin langsung rapat koordinasi lanjutan di Aula Rumah Dinas Wakil Gubernur pada Minggu (25/10/2026) kemarin.
Pertemuan ini mengupas tuntas sejumlah poin krusial dalam draf final Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan UUPA yang kini berstatus sebagai inisiatif DPR RI.
Langkah tersebut diambil guna membedah setiap substansi revisi yang berdampak langsung pada tata kelola pemerintahan dan hak kekhususan Serambi Mekah.
Dalam forum tersebut, jajaran Pemerintah Aceh mengkaji secara mendalam setiap pasal pada draf final. Evaluasi menyeluruh untuk menyusun poin-poin masukan strategis sebelum regulasi tersebut disahkan menjadi undang-undang baru.
Agenda penting ini turut diikuti oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Aceh Taufik, para asisten Sekda, serta jajaran kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan kepala biro terkait.
Sebelumnya, DPR RI telah mengetok palu persetujuan terhadap RUU Perubahan UUPA sebagai usul inisiatif parlemen. Tahapan legislasi ini menjadi lampu hijau untuk merevisi aturan yang menjadi fondasi utama jalannya pemerintahan di Tanah Rencong.
Sebagai pilar hukum yang menjamin otonomi khusus Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), revisi UUPA ini menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Upaya ini dilakukan demi memastikan keberlanjutan kewenangan daerah serta efektivitas birokrasi di masa depan.