BANDA ACEH-Ketua Komisi Informasi Aceh (KIA), Junaidi, mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam memperkuat keterbukaan informasi publik melalui penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta inovasi layanan digital Super App SAJAN.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam Presentasi Pimpinan Badan Publik pada tahapan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026 di Kantor Komisi Informasi Aceh, Banda Aceh, Selasa (13/10/2026).
Dalam kegiatan itu, Bupati Aceh Jaya, Safwandi, S.Sos., M.AP., bersama Tim PPID Utama memaparkan upaya pemerintah daerah dalam memudahkan masyarakat mengakses informasi program, kegiatan, kinerja, dan pelayanan publik.
Salah satu inovasi yang dipaparkan ialah Super App SAJAN (Smart Aceh Jaya Terdepan), platform digital yang mengintegrasikan berbagai situs web dan layanan lintas sektor dalam satu akses.
Melalui platform tersebut, masyarakat dapat mengakses informasi dan layanan dari sejumlah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) secara lebih mudah.
Ketua KIA, Junaidi, mengapresiasi dukungan Pemkab Aceh Jaya terhadap keterbukaan informasi, termasuk dukungan anggaran dan upaya memperluas penyebaran informasi kepada masyarakat.
Ia menilai SAJAN berpotensi menjadi model pengembangan layanan digital bagi kabupaten/kota lain di Aceh.
“Kami mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam memperkuat keterbukaan informasi publik. Inovasi SAJAN memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai model layanan digital bagi daerah lain,” ujar Junaidi.
Meski demikian, Junaidi mengingatkan agar informasi yang tersedia pada platform digital terus diperbarui sehingga masyarakat memperoleh informasi yang lengkap, akurat, dan mutakhir.
Ia juga berharap Aceh Jaya dapat meraih predikat Informatif pada Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026.
Sementara itu, Bupati Aceh Jaya, Safwandi, menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus terus meningkatkan pengelolaan informasi dan memperbarui layanan digital agar masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan,” kata Safwandi.
Ia mendorong seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi dengan PPID serta meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan melalui berbagai kanal pelayanan publik.
Melalui Monev 2026, Pemkab Aceh Jaya berupaya mengevaluasi dan menyempurnakan pengelolaan informasi publik agar semakin terbuka, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.