BANDA ACEH – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simeulue menargetkan predikat “Informatif” pada Monitoring dan Evaluasi Elektronik (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2026.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Simeulue, Nusar Amin, S.Pd., saat mempresentasikan strategi dan inovasi penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di hadapan Komisi Informasi Aceh (KIA) di Banda Aceh, Senin (12/10/2026).
Dalam tahapan presentasi pimpinan badan publik tersebut, Nusar Amin hadir mewakili Bupati Simeulue, Mohammad Nasrun Mikaris, S.H., M.H. Ia membawakan materi bertajuk “Penguatan Inovasi dan Strategi PPID Kabupaten Simeulue dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik”.
Presentasi ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Simeulue untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
“Keterbukaan informasi publik merupakan pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Melalui komitmen MONAS-NUSAR, kami memperkuat peran PPID agar pelayanan informasi lebih mudah, cepat, dan sesuai ketentuan,” ujar Nusar Amin.
Dalam pemaparannya, Nusar menjelaskan bahwa sejak tahun 2025 Pemkab Simeulue telah mengembangkan inovasi pelayanan digital melalui tiga portal.
Ketiganya meliputi simeuluekab.go.id (situs resmi pemda yang ramah disabilitas), ppid.simeuluekab.go.id (sarana permohonan informasi publik), serta pembangunan.simeuluekab.go.id (media pemantauan informasi pembangunan daerah).
Meski mengoptimalkan layanan digital, Pemkab Simeulue tetap mempertahankan pelayanan non-digital melalui desk PPID di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominsa) Kabupaten Simeulue.
Langkah ini diambil agar masyarakat yang memiliki keterbatasan internet atau belum terbiasa dengan layanan daring tetap bisa mendapatkan informasi secara langsung.
Untuk memperkuat implementasi keterbukaan informasi pada tahun 2027, Pemkab Simeulue telah menyiapkan sejumlah strategi. Mulai dari penyediaan dukungan anggaran, penguatan regulasi melalui Qanun dan Peraturan Bupati, hingga penunjukan operator pengelola informasi di setiap Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).
Strategi ini juga diperkuat dengan diseminasi informasi secara masif melalui berbagai saluran seperti talkshow dan media sosial demi meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak memperoleh informasi.
Salah satu program unggulan yang disiapkan adalah “PPID Go To Desa” melalui platform Gampong.id. Program ini diarahkan untuk memperluas jangkauan pelayanan informasi hingga ke 138 desa di Kabupaten Simeulue agar akses informasi merata.
Selain itu, Pemkab Simeulue akan melaksanakan E-Monev internal terhadap seluruh SKPK untuk mengevaluasi kesiapan dan mendorong setiap perangkat daerah agar tertib menyediakan serta melayani permohonan informasi masyarakat.
“Kami mengharapkan dukungan, pembinaan, dan pendampingan dari Komisi Informasi Aceh agar pengelolaan PPID di Simeulue semakin profesional,” harap Nusar Amin.
Sementara itu, Kepala Diskominsa Kabupaten Simeulue, Sabu Nasir, menyatakan kesiapan jajarannya untuk mengawal pelaksanaan strategi dan inovasi tersebut demi mencapai target predikat Informatif pada E-Monev KIP 2026. Menurutnya, program PPID Go To Desa dan E-Monev internal SKPK akan menjadi langkah strategis ke depan.
“Apa yang dipaparkan Pak Wabup menjadi roadmap kami. Kami siap menjalankan PPID Go To Desa dan E-Monev SKPK agar masyarakat di 138 desa mudah dan cepat mengakses informasi publik,” ujar Sabu Nasir.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan keterbukaan informasi publik tidak hanya diukur dari kelengkapan situs web, melainkan dari kemudahan masyarakat memperoleh informasi serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
Komitmen ini diwujudkan melalui penguatan peran PPID, kolaborasi teknologi digital dan layanan non-digital, serta perluasan akses informasi hingga ke tingkat desa.