Banda Aceh – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh melalui Sekretaris Dinas, Jul Rahmady, S.Hut., M.Si., mewakili Kepala DLHK Aceh membuka kegiatan Konsultasi Publik Penyusunan Materi Teknis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Aceh Tahun 2026, Rabu (30/9/2026), di Aula Kantor DLHK Aceh.
Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid hingga 1 Oktober 2026 tersebut diikuti oleh unsur Pemerintah Aceh, Dinas Lingkungan Hidup kabupaten/kota se-Aceh, Direktorat Penyelenggaraan Sumber Daya Alam Berkelanjutan (PSDAB) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, akademisi, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, serta pemangku kepentingan terkait.
Dalam sambutannya, Sekretaris DLHK Aceh menyampaikan bahwa konsultasi publik merupakan tahapan penting untuk memastikan penyusunan Materi Teknis RPPLH Aceh dapat memperoleh masukan yang komprehensif dari berbagai pihak.
Menurutnya, RPPLH bukan hanya menjadi dokumen perencanaan lingkungan hidup di tingkat provinsi, tetapi juga diharapkan mampu menjadi instrumen yang memperkuat keterpaduan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara Pemerintah Aceh dengan pemerintah kabupaten/kota.
“Melalui konsultasi publik ini, kita berharap seluruh proses penyusunan Materi Teknis RPPLH dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan dan menghasilkan kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Aceh, kabupaten/kota, tim Pokja PSDAB Kementerian, akademisi, serta seluruh pemangku kepentingan,” ujar Jul Rahmady.
Ia menekankan pentingnya membangun komunikasi dan kolaborasi sejak tahap penyusunan, mengingat kondisi dan persoalan lingkungan hidup di Aceh memiliki keterkaitan antar wilayah dan tidak selalu mengikuti batas administrasi pemerintahan.
Konsultasi publik ini membahas perkembangan penyusunan Materi Teknis RPPLH Provinsi Aceh, termasuk alternatif skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil TIKD dan faktor penggerak perubahan.
Selain itu, peserta juga memberikan masukan terhadap rancangan visi PPLH Provinsi Aceh, kebijakan utama, strategi, program indikatif, Peta Indikatif Kawasan Strategis Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (KSP RPPLH), serta Indikator Kinerja Utama RPPLH.
Pembahasan juga mencakup arahan RPPLH lintas kabupaten/kota serta simulasi penyusunan RPPLH kabupaten/kota. Hal ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman dan keterhubungan antara perencanaan lingkungan hidup di tingkat provinsi dengan perencanaan di tingkat kabupaten/kota.
Karena itu, masukan dari pemerintah kabupaten/kota dinilai penting untuk memastikan bahwa kondisi lingkungan, tekanan terhadap sumber daya alam, kebutuhan perlindungan, serta potensi yang ada di masing-masing wilayah dapat terakomodasi dalam penyusunan RPPLH Provinsi Aceh.
Selain itu, dokumen RPPLH diharapkan mampu memberikan arah yang lebih jelas terhadap isu-isu lingkungan yang memiliki karakter lintas wilayah, seperti pengelolaan daerah aliran sungai, tutupan lahan, keanekaragaman hayati, pencemaran dan kerusakan lingkungan, perubahan iklim, pengelolaan sumber daya alam, serta berbagai tekanan terhadap ekosistem.
Di sisi lain, keterlibatan akademisi, perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil diharapkan dapat memperkaya perspektif dalam penyusunan RPPLH, khususnya dalam memberikan kajian ilmiah, pengetahuan lokal, serta masukan terhadap berbagai persoalan lingkungan yang berkembang di Aceh.
Untuk itu, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pentingnya kualitas dan konsistensi data lingkungan hidup sebagai dasar dalam menentukan kondisi awal, tekanan lingkungan, target perlindungan, serta indikator kinerja yang akan digunakan.
Data dari berbagai perangkat daerah dan kabupaten kota diharapkan dapat terintegrasi dan memiliki definisi, periode, serta metodologi yang jelas sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan secara lebih tepat.
“Yang kita harapkan dari proses ini bukan hanya tersusunnya sebuah dokumen, tetapi adanya kesepahaman mengenai arah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Aceh ke depan. Karena itu, kolaborasi dan kualitas data menjadi bagian yang sangat penting,” pungkasnya.
Adanya dukungan anggaran dan pendampingan teknis oleh Kementerian Lingkungan Hidup melalui Kelompok Kerja Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Deputi Tata Lingkungan PSDAB dalam penyusunan RPPLH Provinsi patut mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Aceh. Melalui kolaborasi tersebut dapat dipastikan terciptanya sinkronisasi antara kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.