BANDA ACEH-Kejaksaan Negeri Banda Aceh menahan seorang oknum dosen Yayasan Interkultural Edukasi Partner (IEP), dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan beasiswa Pemerintah Aceh pada BPSDM Aceh Tahun Anggaran 2021–2024.
Tersangka berinisial DD (55), warga Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, ditahan di Lapas Kelas III Lhoknga selama 20 hari, mulai 5 hingga 24 Oktober 2026.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Banda Aceh Muhammad Kadafi kepada media, Selasa, 6 Oktober 2026, mengatakan penahanan dilakukan karena DD dinilai berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
“Yang bersangkutan dinilai berbelit-belit dalam memberikan keterangan selama proses pemeriksaan dan persidangan, sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu kelancaran proses penegakan hukum,” kata Kadafi.
DD ditahan pada Senin, 5 Oktober 2026, sekitar pukul 23.58 WIB. Ia disangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a dan c juncto Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, tentang Penyesuaian Pidana, serta Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Penahanan DD menambah pihak yang terseret dalam perkara pengelolaan beasiswa BPSDM Aceh, yang sebelumnya telah masuk persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh.
Empat terdakwa sebelumnya menjalani sidang perdana pada 21 Agustus 2026. Mereka adalah Syaridin selaku Kepala BPSDM Aceh sekaligus Pengguna Anggaran (PA), Chalili Putra selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Pengembangan SDM BPSDM Aceh.
Kemudian Reza Hidayat Syah selaku Kepala Subbidang Pengembangan SDM Non-Aparatur sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta Eva Triani selaku Bendahara Yayasan IEP Persada Indonesia.
Dalam dakwaan jaksa, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengelolaan dana beasiswa Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2021–2024.
Program itu mencakup pendidikan magister (S2) dan doktor (S3), baik di dalam maupun luar negeri.
Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Aceh, perkara tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp14.328.781.624,06.
Dalam proses penyidikan, penyidik juga telah mengamankan sebagian uang yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Barang bukti yang diserahkan kepada jaksa berupa uang tunai Rp3.388.565.324 dan 2.400 dolar Amerika Serikat. Kini, DD menjalani masa penahanan di Lapas Kelas III Lhoknga sampai 24 Oktober 2026.
Respon (1)