JAKARTA – Partai Golkar mengungkapkan delapan nama tokoh partai politik yang berpotensi menjadi calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka untuk diusulkan Presiden Prabowo Subianto kepada MPR RI menjelang sidang paripurna 2 Desember 2026.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan delapan figur tersebut berasal dari beberapa partai politik di dalam maupun di luar koalisi pemerintah, seperti Golkar, PDIP, Gerindra, PKB, PAN, dan Demokrat.
Doli menyebut dua kandidat pertama adalah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadahlia serta Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani.
Tiga kandidat berikutnya berasal dari Partai Gerindra, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani.
Tiga nama lainnya meliputi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, serta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang sebelumnya menyatakan tidak akan mengusulkan nama cawapres kepada Presiden.
“Kalau ditanya figur di lingkungan partai politik, saya kira kita bisa sebut ada delapan nama yang mungkin bisa jadi pertimbangan,” ungkap Doli dalam keterangannya, Jumat (13/11).
Doli menilai para pimpinan partai politik tersebut memiliki pengalaman panjang dalam bidang politik dan pemerintahan.
“Mereka adalah pimpinan-pimpinan partai partai politik yang punya pengalaman panjang di politik dan juga di pemerintahan,” ujar Doli.
Partai Golkar menyerahkan keputusan penunjukan nama calon wakil presiden sepenuhnya kepada Prabowo dan siap mendukung siapa pun tokoh pilihan Presiden.
“Apakah itu dari kalangan partai politik, baik yang tergabung dalam koalisi ataupun di luar koalisi pemerintah saat ini, atau tokoh dari kalangan di luar Partai Politik sekalipun, Golkar akan mendukung keputusan Pak Presiden,” ujar Doli.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak mewajibkan dua calon wakil presiden usulan Presiden berasal dari partai koalisi.
“Menurut Undang-Undang Dasar 1945 menyebut bahwa itu menyebutkan bahwa Presiden mengusulkan dua nama. Asalnya dari mana enggak disebutkan dalam penjelasan undang-undang,” kata Muzani di kompleks parlemen, Jumat 13 November 2026.
Muzani menjelaskan Prabowo akan menyerahkan dua nama kandidat kepada MPR pada Rabu (18/11) atau paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan pada 2 Desember 2026 sesuai ketentuan Pasal 46 dan 47 UU MD3.