BANDA ACEH – Pemerintah Kota Banda Aceh memberhentikan tidak dengan hormat mantan Kepala Inspektorat berinisial FD setelah tim pemeriksa membuktikan pelanggaran disiplin berat dan kode etik aparatur sipil negara.
Kepala BKPSDM Kota Banda Aceh, Emila Sovayana, menyampaikan keterangan resmi mengenai keputusan pemecatan pejabat eselon II tersebut pada Jumat 13 November 2026.
“Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari proses pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik ASN yang melibatkan FD,” kata Emila Sovayana.
Pemerintah Kota membentuk tim pemeriksa sesuai kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara hingga menyimpulkan FD memenuhi unsur sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Pemerintah Kota Banda Aceh kemudian menyerahkan laporan hasil pemeriksaan tersebut untuk meminta pertimbangan teknis kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Pada 4 Oktober 2026, BKN memberikan rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap FD sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh,” ujarnya.
Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menindaklanjuti rekomendasi itu dengan menerbitkan Keputusan Wali Kota Nomor 800.1.6.4/1558/2026 tertanggal 23 Oktober 2026 tentang pemberhentian FD.
Kasus ini bermula saat petugas Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh mengamankan FD atas dugaan pelanggaran syariat Islam berupa hubungan sesama jenis laki-laki pada 12 Agustus 2026.
Kasatpol PP dan WH Kota Banda Aceh, M Rizal, menjelaskan bahwa peneliti berkas menyatakan unsur tindak pidana dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat belum terpenuhi sehingga petugas membebaskan FD.
Pemerintah Kota Banda Aceh kini mendorong kajian lanjutan terhadap Qanun Jinayat bersama Pemerintah Aceh, DPRA, dan ahli hukum demi menghadirkan kepastian hukum yang lebih jelas.
“Kita mengajak masyarakat untuk menyikapi persoalan ini secara bijak, menghormati proses hukum, menjaga privasi keluarga pihak terkait, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi maupun spekulasi,” demikian M Rizal.