JAKARTA – Momentum Hari Guru Nasional (HGN) 2026 menjadi kabar baik bagi para tenaga pendidik di tanah air. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memberikan bocoran mengenai sejumlah kebijakan strategis yang disiapkan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kejelasan status para guru mulai Januari 2027.
Dalam taklimat media bertajuk “2 Tahun Gerak Nyata Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua” di Kantor Kemendikdasmen, Senin 26 Oktober 2026, Abdul Mu’ti merinci tiga poin regulasi baru yang akan segera diterapkan
Pertama pengangkatan PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu Tanpa Tes. Mulai 1 Januari 2027, guru dengan status PPPK paruh waktu akan langsung dialihkan menjadi PPPK penuh waktu tanpa harus menempuh proses ujian kembali. Melalui kebijakan ini, status kepegawaian mereka secara otomatis bertransformasi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pusat di bawah kewenangan langsung Kemendikdasmen.
Kedua Peluang CPNS bagi Guru Honorer dan Jaminan Bebas PHK. Pemerintah membuka pintu bagi guru honorer atau non-ASN untuk mengikuti seleksi CPNS pada tahun 2027. Mendikdasmen menegaskan, para guru honorer yang nantinya tidak lolos seleksi dipastikan aman dan tidak akan diberhentikan dari pekerjaannya.
“Guru honorer atau non-ASN yang tidak lulus tes CPNS tidak kemudian mereka berhenti sebagai guru non-ASN,” ujar Abdul Mu’ti. Sebagaimana dilansir dari JPNN.com
Dia menggaransi tidak ada pemecatan, dan mereka akan tetap dipertahankan hingga ada skema peralihan status ASN selanjutnya.
Ketiga Skema Peralihan Guru PPPK Menjadi PNS hingga 2029. Bagi guru PPPK penuh waktu, pemerintah menyediakan jalur seleksi khusus untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Seleksi ini akan bergulir secara bertahap mulai Januari 2027 hingga ditargetkan rampung pada 2029. Bagi guru PPPK yang belum berhasil lolos dalam seleksi CPNS 2027, status mereka dipastikan tetap aman sebagai PPPK penuh waktu.
Abdul Mu’ti menambahkan bahwa seluruh rangkaian kebijakan ini tidak hanya bersandar pada surat edaran, melainkan akan diperkuat lewat payung hukum yang lebih tinggi, seperti Peraturan Menteri atau Peraturan Pemerintah (PP). “Jadi, itu sejumlah kebijakan yang akan kami jalankan tahun depan,” tuturnya.
Sementara mengenai kepastian kenaikan gaji guru, Mendikdasmen menyatakan bahwa agenda tersebut masih harus dimatangkan melalui koordinasi intensif bersama DPR RI, Kementerian Keuangan, serta instansi terkait lainnya.