BANDA ACEH – Pemerintah Aceh resmi mengusulkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 10,37 triliun. Pada tahun anggaran tersebut, program prioritas akan difokuskan pada percepatan pemulihan pascabencana melalui konsep pembangunan yang tangguh dan berkelanjutan.
Draf regulasi daerah dan Nota Keuangan ini dipaparkan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, yang mewakili Gubernur Muzakir Manaf dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada Senin (26/10/2026).
Taufik menjelaskan bahwa struktur rancangan anggaran ini telah diselaraskan dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) 2027. Selain itu, penyusunannya mengacu pada kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
“Kebijakan belanja kali ini diarahkan pada efisiensi dan efektivitas anggaran guna menyukseskan program prioritas yang tertuang dalam RPJMA 2025–2029,” ujar Taufik.
Melalui postur anggaran ini, Pemerintah Aceh membidik sejumlah target makro, mulai dari memacu pertumbuhan ekonomi, memangkas angka kemiskinan, membuka lapangan kerja baru, mendongkrak kualitas SDM, hingga memantapkan tata kelola birokrasi dan kemandirian fiskal.
Secara rinci, ada 10 sektor yang menjadi skala prioritas pembangunan pada 2027. Di antaranya adalah penguatan syariat Islam dan keistimewaan Aceh, hilirisasi industri berbasis maritim dan SDA, digitalisasi birokrasi, pembenahan infrastruktur, pengembangan sains-teknologi bagi SDM, serta pelestarian lingkungan hidup.
Dalam draf APBA 2027, total pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp 10,01 triliun. Jumlah ini bersumber dari Pendapatan Asli Aceh (PAA) sebesar Rp 2,98 triliun, dana transfer pusat senilai Rp 7,03 triliun, dan pendapatan sah lainnya sebesar Rp 2,09 miliar.
Sementara dari sisi pengeluaran, belanja daerah dipatok sebesar Rp 10,37 triliun. Alokasi belanja tersebut dibagi ke dalam empat pos Belanja Operasi Rp 8,14 triliun, Belanja Transfer Rp 1,61 triliun, Belanja Modal: Rp 570,79 miliar, Belanja Tidak Terduga (BTT): Rp 41,31 miliar.
Untuk menutup selisih kurang antara pendapatan dan belanja, pemerintah daerah mengandalkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp 360,35 miliar yang didapat dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Sementara untuk pos pengeluaran pembiayaan dipastikan nihil.
Pihak eksekutif berharap proses pembahasan bersama legislatif di DPRA dapat berjalan tepat waktu demi mencapai mufakat. Setelah disetujui bersama, dokumen anggaran ini nantinya akan diserahkan ke Menteri Dalam Negeri untuk proses evaluasi akhir sebelum disahkan menjadi qanun.