JAKARTA – Keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh setelah tahun 2027 wajib diarahkan untuk memperkuat kemandirian fiskal dan memberikan dampak pembangunan yang nyata.
Dana besar tersebut tidak boleh lagi hanya dianggap sebagai transfer anggaran rutin, melainkan harus menjadi motor transformasi kesejahteraan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal Zakaria Ali, saat membacakan pidato mewakili Menteri Dalam Negeri dalam Seminar Nasional bertema “Dana Otsus di Persimpangan: Reformasi Tata Keuangan Aceh Menuju Kemandirian Fiskal Pasca-2027”.
Acara yang berlangsung di Hall ACC Dayan Dawood, Banda Aceh, pada Sabtu kemarin ini merupakan bagian dari rangkaian Pekan Ilmiah Akuntansi (PIA) XXIX yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Akuntansi FEB Universitas Syiah Kuala (USK). Seminar ini turut dihadiri Rektor USK Prof. Mirza Tabrani, Kepala BPSDM Aceh Marthunis yang mewakili Penjabat Gubernur, serta para pemangku kepentingan daerah.
“Bagaimana setiap rupiah yang dikelola hari ini dapat memperkuat kemampuan Aceh membiayai masa depannya,” ujar Safrizal, Minggu 25 Oktober 2026.
Mantan Kepala Posko Wilayah Aceh untuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) ini memaparkan, perbaikan tata kelola Dana Otsus harus dimulai dari evaluasi yang jujur. Langkah ini untuk menjawab tantangan di Serambi Mekah, seperti pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, dan peningkatan daya saing ekonomi.
Menurut Safrizal, ada tiga aspek yang wajib segera dibenahi Pertama Aspek Regulasi menurutnya diperlukan kepastian hukum yang tegas untuk memperjelas pembagian kewenangan antara Pemerintah Provinsi Aceh dan pemerintah kabupaten/kota. Penataan ini agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penentuan program prioritas, alokasi dana, hingga pertanggungjawaban.
Terus Aspek Perencanaan dan Koordinasi menurutnya Penggunaan anggaran wajib ditranslasikan ke dalam target pembangunan yang terukur pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi. Peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat juga harus diperkuat untuk mengintegrasikan pembangunan lintas wilayah.
Kemudian Aspek Akuntabilitas dan Transparansi menurutnya Pengelolaan anggaran menuntut keterbukaan informasi publik secara luas.
Masyarakat harus bisa mengawasi langsung lokasi proyek, pagu anggaran, pelaksana, hingga capaian program secara transparan.
Safrizal juga mengingatkan rapor keberhasilan Dana Otsus ke depan tidak boleh lagi hanya diukur dari tingginya angka penyerapan anggaran.
Tolok ukur keberhasilan yang sebenarnya adalah sejauh mana dana tersebut mampu memperbesar kapasitas ekonomi daerah, mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memangkas ketergantungan Aceh terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
“Regulasi harus memberikan kepastian, implementasi harus menghadirkan manfaat, dan akuntabilitas harus menjaga kepercayaan. Dengan itulah kita memperkuat ekonomi, membangun kemandirian fiskal, dan merawat perdamaian Aceh,” pungkasnya.